Politik Pedesaan ala Ical

Posted by sofyansjaf - 19/06/2010

Sofyan Sjaf

Dua minggu terakhir ini, rakyat disajikan dengan perdebatan dana aspirasi anggota DPR atau dana aspirasi desa. Partai Golkar sebagai inisiator terkesan menggebu-gebu mengusung gagasan ini, bahkan orang nomor satu di partai ini pun turun tangan untuk menjelaskan substansi pentingnya dana aspirasi ini.
Lalu publik bertanya, ada apa di balik progresifnya Partai Golkar tersebut? Pertanyaan tersebut sangat wajar karena tindakan agen (aktor maupun organisasi) adalah sarat kepentingan (Granovetter, 1994; Habermas, 2007). Apalagi agen tersebut adalah Ical (sapaan akrab Aburizal Bakrie) seorang aktor penting partai berlambang beringin.
Kedatangan Ical di SP tanggal 16 Juni 2010 memperjelas tafsiran motif tindakan di balik dana aspirasi tersebut. Pembangunan bias kota, distribusi pendanaan desa yang tidak tepat melalui paket program pemerintah, tingginya angka urbanisasi, kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat pedesaan adalah critical issue yang diusung Ical.
Mengutip pendapat Ical bahwa kegagalan Indonesia dalam pembangunan selama ini disebabkan gagalnya pemerintah membangun desa. Boleh dikata bahwa tindakan populis Ical menarik untuk dicermati sekaligus dikritisi. Setidaknya, tulisan ini hadir dalam bingkai pemikiran kritis terhadap dana aspirasi untuk desa, sebagai tindakan politik ala Ical dengan Golkar-nya.

Ical, Golkar, dan Nasib Desa
Sajogyo (Sosiolog Pedesaan) mengatakan “…jika engkau ingin mengetahui sistem politik suatu masyarakat, maka pelajarilah sistem ekonomi dan budayanya…”. Ungkapan ini semakin memperjelas bahwa sistem politik di Indonesia dibangun dari dinamika ekonomi dan budaya pedesaan. Sehingga tidak salah, jika desa dengan jumlah 69.957 merupakan modal politik bagi aktor atau parpol untuk memenangkan pemilu legislatif (pusat/daerah) dan eksekutif (presiden/gubernur/bupati). Untuk itulah, posisi desa sangat strategis sebagai ranah perjuangan aktor maupun parpol.
Sebagai ranah perjuangan, desa diperhadapkan pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, pedesaan kita memiliki beragam modal (meminjam istilah Bourdieu), seperti modal sosial (kekerabatan, ketetanggaan, dan jaringan), modal budaya (patron-klien), dan modal simbolik (ketokohan). Namun, di sisi lain, pedesaan kita memiliki kekurangan modal finansial dan sumber daya manusia sehingga menjadi peluang bagi aktor atau parpol untuk mengakumulasi modal politiknya. Cara-cara seperti inilah yang dilakukan Soeharto ketika memenangkan Golkar di pedesaan Indonesia sepanjang kepemimpinannya dan keberhasilannya membangun opini publik sebagai bapak pembangunan Indonesia.
Oleh karena itu, ketidakberdayaan desa dalam hal keuangan (modal finansial) atau pendanaan pembangunan desa ditangkap oleh Ical sebagai peluang besar mengakumulasi modal politik untuk kepentingan pemenangan partai dan dirinya pada agenda pemilu 2014. Jika Ical berhasil meraih kursi RI 1 nantinya, maka pertanyaannya adalah bagaimana ekses terhadap desa di kemudian hari?
Ical yang pro terhadap ekonomi pasar bebas (neoliberalisme) menjadi titik krusial bagi nasib desa dikemudian hari. Setidaknya, beberapa ekses yang diberikan: pertama, habitus Ical sebagai pengusaha menjadi ancaman tersendiri bagi masa depan civil society dan pedesaan Indonesia. Peringatan ini diungkapkan O’Connel (2000) bahwa pengusaha merupakan sosok mitra yang rendah dalam pembentukan civil society karena dianggap tidak konsen terhadap persoalan-persoalan sosial. Inilah yang terjadi dengan fenomena Lapindo, di mana hilangnya desa dan terjadinya pemiskinan orang desa; dan kedua, kedaulatan desa terancam dan terciptanya ketergantungan.
Friedman menekankan bahwa akibat dari penetrasi kapitalisme menyebabkan masyarakat di negara Dunia Ketiga mengalami kemiskinan yang dimulai dari karakteristik ketergantungan yang diciptakan kapitalisme, seperti ketergantungan modal, beban hutang, teknologi, pasar, dan barang ekspor. Kisah revolusi hijau cukup menjadi pelajaran bagaimana ketergantungan Indonesia terhadap teknologi, modal, dan hutang kepada negara-negara maju menyebabkan matinya berbagai modal (sosial, budaya, dan simbolik) yang ada di masyarakat pedesaan.

Catatan Kritik
Sudah saatnya politisasi desa dihentikan dan dialihkan untuk meminimalisasi kesalahan membangun desa. Tercatat, lima kesalahan dalam membangun desa hingga saat ini, yakni: (1) membangun desa tidak didasarkan atas fakta, melainkan permainan angka supply dan demand komoditas pangan di dalam negeri; (2) desa ditempatkan sebagai entitas yang bertugas memproduksi komoditi ekspor; (3) petani kecil sebagai entitas dominan di desa senantiasa dijadikan obyek (bukan subjek) dalam pembangunan pedesaan; (4) membangun desa tidak secara partisipatif; (5) proses perencanaan partisipatif dari bawah yang bekerja dalam wilayah yang luas, kondisi sosial yang segmented dan struktur pemerintahan yang bertingkat-tingkat, cenderung menimbulkan jebakan proseduralisme dan kesulitan representasi; dan (6) belum adanya legalitas formal yang memposisikan petani kecil sebagai subyek dalam membangun desa.
Kesalahan-kesalahan di atas, disebabkan ketidakberpihakan paradigma membangun desa kepada petani kecil. Semenjak periode pra kolonial (sebelum abad XVII) hingga saat ini (otonomi daerah), modernisasi masih menjadi mainstream paradigma membangun desa. Kapitalisme liberal dan pencapaian kebutuhan dasar masih menjadi visi, peran pembangunan yang diusung masih menghilangkan efek negatif kemajuan, agen pembangunan masih berorientasi pada lembaga terpercaya (negara, LSM, organisasi internasional), dan program tipikal yang dilahirkan berupa aglomerasi industri.
Paradigma pembangunan ini seharusnya diubah dengan meletakkan people-centered development. Atau mengembang visi bahwa seluruh rakyat dan kelompok masyarakat merealisasikan potensinya, peran pembangunan diorientasikan pada proses pemberdayaan kelompok dan perorangan menjadi, agen pembangunan adalah gerakan sosial dan individual, dan program tipikal adalah jaringan industri yang tumbuh di perdesaan.

Penulis adalah dosen Sosiologi Pedesaan FEMA IPB dan Kandidat Doktor Sosiologi Pedesaan IPB

In:
Comments are Closed on this Post.