Kajian Sosiologi Ekonomi Perunggasan

Posted by sofyansjaf - 09/06/2010

Sofyan Sjaf

Selama 32 tahun di bawah kontrol rezim orde baru, pembangunan di Indonesia senantiasa menyandarkan pada dua barometer pertumbuhan ekonomi, yaitu GDP (Gross Domestic Product) dan rata-rata GNPC (Gross National Product per Capita).  Dari dua barometer ini, sangat jelas mengindikasikan kepada kita bahwa nilai GDP dan GNPC yang tinggi dijadikan sebagai “panglima” dalam pembangunan di Indonesia.  Untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar GDP dan GNPC tinggi, maka rezim orde baru di bawah kontrol Soeharto yang menganut modernisme dalam pembangunan menetapkan industrialisasi sebagai basis di segala sektor, termasuk pertanian.  Meskipun orde baru sukses dan mampu membawa bangsa ini berswasembada beras pada perteng-ahan 80-an dan pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang “menajubkan” sebesar ± 8,0% sebagai akibat dari kebijakan industrialisasinya, namun bukan berarti menjamin bangsa ini untuk mampu menjadi salah satu bagian dari negara yang mempunyai basis industri yang kuat.

Krisis yang menerpa Indonesia tahun 1997 menyebabkan berbagai sektor yang menyandarkan pada industrialisasi menjadi “babak belur”, termasuk perunggasan.  Industrialisasi di sektor perunggasan dilakukan sejak tahun 70-an[1], yang ditandai dengan kebijakan “pintu terbuka” pemerintahan Soeharto terhadap investasi luar negeri. Di sektor pertanian umumnya dan peternakan khususnya (perunggasan), investasi modal asing ditandai dengan masuknya Perusahaan Modal Asing (PMA) di Indonesia.[2] Konsekuensi dari lahirnya kebijakan “pintu terbuka” ini, maka wajah perunggasan di Indonesia menyandarkan segala sesuatunya pada input teknologi dan modal yang tinggi dalam penerapannya, seperti masuknya ayam ras dari negara-negara maju yang mempunyai produktivitas tinggi dibandingkan dengan ayam lokal.

Daya produktivitas tinggi yang dimiliki oleh ayam ras menyebabkan ketergantungannya terhadap bahan baku pakan/jagung sangatlah tinggi.  Handoko[3] melaporkan bahwa volume bahan baku pakan ternak untuk ayam ras yang umumnya dipelihara oleh peter-nak, jagung menempati persentasi yang sangat tinggi, yakni 51,4% dibandingkan volume bahan baku pakan lainnya.  Selain itu, sarana produksi seperti kualitas bibit[4] dan obat juga sangat menentukan keberhasilan dalam beternak.  Kondisi kekurangan produksi jagung, pengadaan bibit (Grand Parent Stock/GPS dan Parent Stock/PS) dan obat dalam negeri untuk melakukan beternak ayam ras menyebabkan negara ini terus melakukan impor dari negara-negara maju.

Krisis moneter yang melanda Indonesia yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika membawa dampak negatif terhadap dunia perunggasan di tanah air.  Dua hal yang menyebabkan terpuruknya industri perunggasan disaat krisis, yakni: pertama, menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk unggas yang tidak hanya ditandai menurunnya pendapatan masyarakat, akan tetapi juga disebabkan karena meningkatnya harga produk unggas, dan kedua, mening-katnya biaya produksi yang disebabkan meningkatnya harga pakan yang merupakan 70% dari biaya produksi.

Akibatnya, perunggasan rakyat (berskala kecil) terpuruk dikarenakan ketidakmampuannya untuk berproduksi lagi.  Dirjen Peternakan melaporkan bahwa krisis yang berkepanjangan di Indonesia telah mengakibatkan industri perunggasan, khususnya ayam ras terpuruk.  Dari produksi 14,5 juta ekor per minggu sebelum krisis moneter menjadi 4 juta ekor per minggu saat krisis, demikian pun dengan jumlah peternak yang semula 15.938 peternak sebelum krisis menjadi 3.312 peternak saat krisis yang masih melakukan usaha budidaya.[5]

Melihat fenomena yang melanda perunggasan rakyat saat krisis, berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kembali sektor yang menambah perolehan devisa negara ini.[6] Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendatangkan berbagai bantuan dari luar negeri.  Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mengandung dua makna, pertama, bantuan laur negeri merupakan suatu usaha untuk memacu kembali pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan; dan kedua, berkebalikan dengan pertama,  yakni bantuan luar negeri baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan cuma-cuma adalah bentuk hubungan yang terjalin antara negara-negara maju dan negara-negara yang sementara berkembang –negara Dunia Ketiga– yang sarat dengan berbagai kepentingan.

Salah satu bantuan yang diperoleh Indonesia untuk membangkitkan kembali dunia perunggasannya adalah Poultry Recovery Project (PRP).  PRP merupakan bantuan yang ditujukan untuk peternak ayam ras berupa penyediaan kredit dan bantuan teknis dari pemerintahan Amerika Serikat  –Departemen Pertanian AS (USDA)– melalui lembaga non-profit asal Amerika, yaitu ACDI/VOCA.  Tentunya bantuan yang diberikan ini tidak sekedar “bantuan”.  Akan tetapi mempunyai implikasi terhadap pembangunan perunggasan di tanah air, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai persoalan baru dalam pembangunan perunggasan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji dari sudut pandang sosiologi ekonomi perihal implikasi bantuan yang diberikan oleh USDA melalui ACDI/VOCA kepada peternak ayam ras.

Implikasi bantuan dan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia, setidaknya dapat dianalisa melalui tiga perspektif, yaitu perspektif modernisasi, perspektif dependensi dan perspektif sistem dunia.  Untuk kepentingan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penulisan makalah ini, penulis lebih kepada perspektif dependensi untuk menggambarkan sejauhmana implikasi bantuan negara maju (AS) terhadap pembangunan perunggasan di Indonesia sebagai negara berkembang.

Modernisasi melalui industrialisasi perunggasan di Indonesia ditandai dengan diintroduksinya bibit ayam yang mempunyai produktivitas tinggi.  Umumnya, jenis bibit ayam yang diternakkan oleh kebanyakan peternak rakyat hingga kini adalah bibit ayam yang berasal dari luar negeri yang sering disebut ayam ras.[7] Ayam ras yang mempunyai produktivitas tinggi dan dipelihara oleh peternak rakyat, pertama kali diperkenalkan saat diluncurkannya program Bimas Ayam yang diikuti dengan masuknya investasi luar negeri melalui PMA di sektor peternakan tahun 70-an.

Sebagai akibat dari pilihan industrialisasi ini, maka cara produksi usaha perunggasan perlahan-lahan mulai bergeser dari cara produksi non-kapitalis ke cara produksi kapitalis.  Awalnya, peternak rakyat dalam melakukan usahanya dengan sistem tradisional/subsistensi (untuk memenuhi kebutuhan keluarga).  Namun, semenjak kebijakan industrialisasi dengan program yang terkenalnya, yakni program Bimas Ayam diberlakukan oleh pemerintah, maka peternak kemudian beralih memelihara ayam (khu-susnya ayam ras) dengan tujuan komersiil.  Dalam perjalanannya, demi tujuan menjaga kontinuitas pemeliharaan ayam ras, maka bibit ayam ras yang setiap tahunnya diperoleh dengan cara mengimpor dari luar negeri, seperti Amerika Serikat.  Demikian pun dengan pakan, dan obat-obatan sebagai bagian dari sarana produksi.[8] Inilah awal dari sejarah panjang pembangunan perunggasan yang tergantung dari negara-negara maju yang mem-punyai implikasi hingga kini.

Krisis moneter tahun 1997 yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menyebabkan “ambruknya” peternakan ayam ras di Indonesia yang sebagian besar dibudidayakan oleh peternak rakyat.  Dari data yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan terdapat ± 12.626 peternak yang tidak dapat melanjutkan usahanya.  Salah satu penyebabnya adalah tingginya harga pakan dan sapronak ayam ras saat itu.  Tingginya harga pakan ayam dan sapronak dikarenakan ketergantungan bahan baku pakan dan sapronak dari luar negeri, sehingga disaat negara defisit menyebabkan melonjaknya harga impor baik bahan baku pakan dan sapronak asal AS.  Dalam kondisi seperti ini, ketidakmampuan pabrikan untuk memenuhi kekurangan bahan baku dan sapronak ayam ras berimplikasi terhadap keberlangsungan peternakan rakyat.  Sekali lagi, ini mengindikasikan bahwa pakan ternak terhadap jagung mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi.[9]

Melihat tidak sedikitnya peternakan rakyat ayam ras yang “ambruk” akibat krisis yang berkepanjangan, Amerika Serikat sebagai negara pengekspor terbesar bahan baku pakan (jagung) dan sapronak memberikan bantuan untuk menghidupi kembali peternak rakyat yang sempat “ambruk” melalui suatu bentuk kegiatan dengan nama Poultry Recovery Project (PRP).  PRP ini ditujukan khusus kepada peternak rakyat ayam ras dalam bentuk pinjaman kredit dan bantuan teknis, sebagai langkah awal dari bantuan ini diperuntukkan kepada peternak ayam ras di propinsi Jawa Barat (Tangerang, Bogor, Sawangan/Depok, Bekasi, Sukabumi, Bandung dan Pariangan Timur) yang merupakan salah satu propinsi terbesar produksi ayam rasnya hingga kini.

Uraian panjang di atas, mendorong penulis untuk mengajukan tiga permasalahan berkaitan dengan bantuan dari negara donor dalam bentuk kegiatan PRP kepada peternak rakyat di Indonesia.  Adapun ketiga permasalahan tersebut, yaitu: (1) bagaimana kekuatan produksi dan hubungan produksi yang terjadi antara peternak rakyat dan perusahaan-perusahaan di sektor perunggasan sebelum bantuan dan sesudah bantuan diberikan?; (2) apakah kepentingan dibalik bantuan yang diberikan negara pendonor – dalam hal ini AS – terhadap peternak ayam di Indonesia?; dan (3) siapakah yang diuntungkan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh USDA me-lalui lembaga non-profit ACDI/VOCA kepada peternak rakyat ayam ras?

Landasan Filosofis

Para ahli sosiologi mempunyai perspektif tersendiri dalam mengamati fenomena ekonomi dengan memfokuskan pada konteks sosial, dimana tindakan ekonomi dalam perspektif sosiologi terkait dan dipengaruhi oleh jejaring sosial dalam kehidupan mereka.  Oleh karena itu, perilaku ekonomi individual tidak hanya dilihat secara tunggal seperti yang dilakukan oleh ahli ekonomi.  Bahkan dalam taraf yang lebih jauh lagi dalam perspektif sosiologi senantiasa mengasumsikan adanya keterlekatan antara ekonomi dengan nilai budaya atau kultur dan politik seperti halnya yang dikemukakan oleh Holton (1992).

Kultur mempunyai peranan yang penting dalam kelembagaan ekonomi dan masyarakat.  dalam kehidupan masyarakat, kultur akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada ekonomi, dan sebaliknya ekonomi adalah suatu institusi budaya itu sendiri.  Semua praktek ekonomi, apakah terkait dengan kontrak, efisiensi, perusahaan atau konsumen, mempunyai suatu dimensi budaya di dalamnya.  Hal ini berarti mereka semua tergantung pada pertanyaan tentang makna dan tindakan yang didasarkan pada kesepakatan ekspektasi makna.  Secara garis besar perbedaan pandangan ekonomi dengan sosiologi ekonomi diringkaskan oleh Smelser dan Swedberg.

Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan tradisi Marx untuk melihat sejauhmana kajian sosiologi ekonomi perunggasan di Indonesia dengan mengambil PRP sebagai kasus.  Menurut Marx bahwa ekonomi menentukan keseluruhan evolusi dalam masyarakat.  Apa yang mengendalikan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, dinyatakan oleh Marx adalah kepentingan materi (material interest), dan ini juga menentukan struktur dan evolusi masyarakat secara luas.  Ia menginginkan untuk mengembangkan dengan tegas pendekatan ilmiah terhadap masyarakat, idenya ditanamkan melalui keinginan politiknya untuk merubah dunia (Swedberg, 2003).

Dalam karyanya seperti The Manifesto of The Communist Party (1848, ditulis bersama Engels), Grundrisse (1857-1858), A Contribution to The Critique of Political Economy (1859), dan Capital (1867), Marx membuat sejarah tentang pertarungan kelas, mulai dari awal hingga masa depan yang ia mimpikan.  Formulasi yang sangat terkenal dari Marx adalah bahwa pada tahap tertentu hubungan produksi (relation of production) dimasukkan ke dalam konflik dengan kekuatan produksi (the force of production) dan hasilnya adalah revolusi dan menuju pada mode produksi (mode of production) yang baru.

Konsep makna produksi (mean of production) merujuk pada sesuatu dalam dunia eksternal yang digunakan untuk menghasilkan kebutuhan materi dan memelihara eksistensinya.  Misalnya cara kerja digunakan untuk menghasilkan upah dan lahan untuk menghasilkan makanan.  Dalam pandangan Marx semua manusia seharusnya memiliki means of production dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mereka; means of production menjadi dasar pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas ekonomi (division of society) menjadi pemilik (owner) dan non pemilik (non owner).

Konsep hubungan produksi (relation of production) merupakan eksistensi dari saling hubungan produksi yang secara ekonomi mengikat antar satu kelompok dengan kelompok lainnya.  Dalam saling hubungan produksi individu secara langsung berkaitan dengan sistem kelas sosial, dimana dalam kenyataan kepemilikan materi cenderung terkosentrasi hanya dalam satu kelas masyarakat.   Kepemilikan materi individu menghasilkan dua peranan sosial dalam produksi: produsen dan non-produsen dari tenaga kerja fisik.  Lebih jauh lagi menurut Marx, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumberdaya produktif vital, untuk meraih keuntungan maksimal.  Marx menyebut para individu tersebut sebagai kaum borjuis. Kaum borjuis memperkerjakan sekelompok orang yang disebut Marx sebagai golongan proletar.  Golongan proletar ini memproduksi barang-barang yang oleh kaum kapitalis kemudian dijual di pasar untuk meraih keuntungan.

Konsep moda produksi (mode of production) digunakan untuk mengidentifikasi unsur utama suatu tahap tertentu dari sejarah produksi dengan memperlihatkan bagaimana bentuk dasar ekonominya dan saling hubungan sosialnya.  Dengan demikian, mode of production merupakan cara masyarakat secara aktual berproduksi dan masuk ke dalam saling hubungan sosial satu sama lainnya.  Karakteristik dari mode of production adalah kemampuannya untuk menentukan sistem saling hubungan sosial yang meuncul dari aktivitasnya.  Melalui cara menghasilkan kebutuhan materil ini muncul suatu sistem saling hubungan sosial, misal tuan-budak.  Mode of production dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi unsur ekonomi utama dari periode sejarah dengan memperhatikan bagaimana dasar ekonomi dibentuk secara langsung dalam saling hubungan sosial.

Konsep kekuatan produksi (forces of production) menunjuk pada makna instrumen, pelatan, lahan yang menjadi dsar kerja bagi tujuan berproduksi dalam kehidupan.  Kekuatan produksi hanya mempunyai kapasitas untuk diletakkan pada kerja, dan kekuatan produksi menjadi riil, jika diletakkan ke dalam pelaksanaan apabila orang dalam masyarakat dimasukkan dalam saling hubungan produksi.  Dengan demikian, sisi positif tradisi Marx adalah realistis dan memiliki wawasan dalam memahami kekuatan orang-orang yang sudi bertarung demi kepentingan material mereka sepanjang sejarah. Dia juga menyumbangkan pemahaman tentang cara kelompok besar dari masyarakat, dengan kepentingan ekonomi yang sama cenderung untuk menyatu di bawah keadaan tertentu dalam upaya untuk merealisasikan kepentingannya.  Walau juga terdapat sisi negatif, dimana Marx meremehkan peranan kepentingan satu dengan lainnya dalam kehidupan ekonomi.  Gagasananya tentang kepentingan ekonomi “di tangan terakhir” menentukan apakah kemajuan dalam masyarakat merupakan sesuatu yang mustahil untuk dipercaya.

Kerangka Teoritis

Untuk menggambarkan pola pembangunan yang terjadi di perunggasan maka dapat di lihat dari cara produksinya (mode of production).[10] Masing-masing cara produksi mempunyai ciri yang berlainan antara cara produksi yang satu dengan yang lainnya.[11] Kenyataan yang terjadi di masyarakat, cara produksi ini mengalami peralihan waktu yang cukup lama dari satu cara produksi ke cara produksi yang lainnya, misalnya peralihan dari cara produksi feodal ke cara produksi kapitalis. Pada waktu peralihan ini mengakibatkan terjadinya percampuran atau pertemuan dari dua atau lebih cara produksi.  Percampuran atau pertemuan dua cara produksi ini disebut formasi sosial.  Atau dengan kata lain, formasi sosial adalah gejala di mana beberapa cara produksi ada secara bersama-sama.[12]

Selanjutnya, dalam waktu peralihan yang terjadi antara dua atau lebih cara pro-duksi ini secara bersama-sama akan memberikan satu cara produksi yang pasti dominan.  Dalam hal ini, Marx mengatakan bahwa “pada setiap formasi sosial ada satu jenis cara produksi yang menguasai cara produksi lainnya, yang menghubungkan dengan cara lainnya menentukan tingkat dan pengaruhnya.  Cara produksi yang dominan ini berfungsi seperti penerang utama yang memberi pengaruh kepada cara produksi lainnya dan meng-ubah sifat-sifat utama dari cara produksi lainnya”.[13] Berarti, jika suatu waktu dimana formasi sosial cara produksi feodal merupakan cara produksi yang kuat, maka dapat dikatakan formasi sosial feodal, demikian pun dengan formasi sosial yang cara produksi kapitalisnya kuat dapat disebut formasi sosial kapitalis dan seterusnya.

Sebagai negara yang termasuk dalam kategori negara-negara Dunia Ketiga (negara pinggiran), formasi sosial di Indonesia dapat dikatakan sementara berlangsung formasi sosial pinggiran.  Formasi sosial pinggiran merupakan kombinasi yang terartikulasi dari cara produksi kapitalis yang dominan dan subordinasinya, yaitu cara-cara produksi non-kapitalis.  Bertahannya cara-cara produksi ini dalam artikulasinya dengan kapitalisme “menghambat” (blocked) berkembangnya hubungan-hubungan produksi kapitalis dan perkembangan penuh dari kekuatan produktifnya.[14] Berkaitan dengan cara produksi ini, Piere-Philippe Rey[15] menetapkan tiga tahap artikulasi yang berbeda-beda dan berturut-turut, yaitu: pertama, cara produksi kapitalis “diimport” ke dalam masyarakat non-kapitalis dan setelahnya memperkuat dan dalam beberapa hal menciptakan cara produksi non-kapitalis, kedua, kapitalisme mulai “berakar”, dan dengan posisi dominannya tersebut menggunakan cara produksi non-kapitalis, dan ketiga, cara produksi kapitalis mendesak semua cara produksi non-kapitalis, sehingga cara produksi tersebut akhirnya hilang.

Jika diartikulasikan dengan cara produksi di perunggasan, dapat dikatakan sudah beralih dari cara produksi non-kapitalis ke cara produksi kapitalis.  Beberapa alasannya, pertama, sebelum dilaksanakannya program Bimas Ayam, usaha perunggasan yang dila-kukan oleh peternak rakyat lebih kepada pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau subsis-tensi dengan ciri modal yang terbatas dan dikerjakan oleh tenaga kerja keluarga.  Fenomena cara produksi peternakan rakyat ini dapat dikatakan cara produksi non-kapitalis (non capitalist mode of production).  Dan kedua, keadaan sebaliknya, semenjak diberlakukannya BIMAS Ayam tahun 70-an dan keterlibatan pihak luar (pihak asing) dalam program ini serta didukung dengan kebijakan “pintu terbuka” menyebabkan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perunggasan (seperti: perusahaan pabrikan) dengan sistem vertikal integrasinya, mempunyai cara produksi kapitalis (capitalist mode of production) yang ditandai dengan keterlibatannya dengan pasar bebas, tenaga buruh yang sudah diperjualbelikan, akumulasi modal yang cepat, input teknologi yang tinggi, investasi dari modal asing dan lain sebagainya.  Dalam realitanya, cara produksi kapitalis ini lebih mendominasi daripada cara produksi non-kapitalis, sehingga dapat dikatakan formasi sosial yang terbentuk pada pembangunan perunggasan adalah formasi sosial kapitalis.

Demikianpun dengan struktur formasi sosial kapitalis yang terbentuk di perunggasan, dapat dikatakan memberikan keuntungan kepada pihak kapitalisme.  Karena investasi modal asing merupakan bagian strategi yang diterapkan oleh negara pusat (negara-negara maju) dalam melakukan penetrasinya di negara pinggiran (negara Dunia Ketiga), maka pembangunan di perunggasan dapat dikatakan “pembangunan yang tergantung”.[16] Ini dapat dilihat dari bentuk ketergantungan yang diuraikan oleh Dos Santos[17].  Dos Santos (2000) mengatakan terdapat tiga bentuk ketergantungan negara Dunia Ketiga, yakni: (1) ketergantungan kolonial, ditandai dengan terjadinya dominasi politik dalam bentuk penjajahan dan kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan ekspor.  Para penjajah menguasai tanah, pertambangan dan tenaga kerja; (2) ketergantungan finansial-industrial, ditandai dengan tidak adanya dominasi politik akan tetapi negara pinggiran masih di-kuasai oleh kekuatan-kekuatan finasial dan industrial dari negara pusat, sehingga praktis ekonomi negara pinggiran merupakan satelit dari negara pusat.  Kegiatan ekspor bahan baku masih dilakukan oleh negara pinggiran dan dengan tujuan ini negara pusat menanamkan modalnya (langsung maupun kerjasama) dengan pengusaha lokal untuk menghasilkan bahan baku ini.  Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial-industrial[18].

Ketiga, ketergantungan teknologi-industrial, ditandai dengan perusahaan multinasional dari negara pusat yang mulai menanamkan modalnya dalam kegiatan industri yang produknya ditujukan ke pasar dalam negeri dari negara-negara pinggiran.  Meskipun industri ini ada di negara pinggiran, bahkan seringkali dimiliki oleh perusahaan lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan-perusahaan multinational.  Barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak dijual sebagai komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten.  Dengan demikian, penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industrial.[19]

Untuk itu, apapun jenis bantuan yang ditujukan oleh negara pusat kepada negara pinggiran merupakan suatu bentuk ketergantungan yang menimbulkan masalah-masalah baru dan bukan sebagai pemecahan masalah pembangunan di negara-negara pinggiran.  Berkaitan dengan ini, Webster (1984) mengatakan bahwa program-program bantuan lebih banyak menimbulkan masalah daripada memecahkan masalah.  Ini didasari bahwa ban-tuan dari negara pusat atau negara donor ke negara pinggiran lebih dinilai sebagai bentuk pinjaman dan bukan bantuan cuma-cuma, sehingga terdapat implikasi politik dibalik ban-tuan tersebut.[20]

Webster (1984) menambahkan bahwa proporsi dari beberapa paket bantuan sebagian besar kembali ke negara donor atau negara pusat dalam bentuk gaji para tenaga ahli yang didatangkan dari negara-negara maju, staf lapangan dari negara donor, biaya tempat tinggal dan transportasi mereka.  Selanjutnya, Webster[21] mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dalam budidaya pertanian juga berimplikasi peningkatan produksi pangan di negara-negara donor.  Bahan pangan yang lebih tersebut dikirim ke negara berkembang.  Namun bantuan pangan tersebut mengandung kekuatan politik dan status sosial negara donor, karena penyimpanan produksi pangan di negara donor berarti meningkatnya biaya simpan, sehingga lebih baik pangan tersebut dikirim ke negara berkembang.  Implikasi dari pengiriman bahan pangan tersebut menyebabkan menurunnya harga pangan di negara penerima bantuan, terlebih pengiriman bahan pangan tersebut umumnya terjadi saat nilai dollar naik.

Selain itu, bantuan yang diberikan negara donor merupakan salah satu upaya negara maju untuk memperluas pasar produknya yang lain, termasuk teknologi yang dihasilkan.  Kondisi ini mempunyai konsekuensi ekonomi, di mana terjadinya depresi pasar lokal di negara-negara Dunia Ketiga, mengakibatkan kekurang-gairahan petani untuk berproduksi yang berakibat terjadinya pengangguran ditingkatan petani dan adanya indikasi “pemaksaan” pembelian produk dari negara-negara donor sementara negara tersebut mengha-silkan produk sendiri.[22] Inilah yang dikatakan oleh Webster bahwa bantuan seringkali meningkatkan ketergantungan karena dengan pemberian bantuan sebenarnya adalah bantuan yang mengikat.

Sebagai ilmuwan yang berpegang pada teori dependensi, baik Dos Santos maupun Webster berasumsi bahwa hubungan dan keterkaitan negara Dunia Ketiga dengan negara sentral dilihatnya sebagai hubungan yang tak berimbang dan karenanya hanya menghasilkan akibat yang merugikan bagi negara pinggiran.  Negara sentral di Barat selalu dan akan menindas negara pinggiran dengan selalu berusaha menjaga keajegan aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral.[23]

Pembangunan Perunggasan di Indonesia

Untuk mengetahui pembangunan perunggasan di Indonesia, maka penulis mencoba mendekatinya melalui formasi sosial yang berlangsung di perunggasan dengan meminjam tiga tahapan penting artikulasi produksi dari Piere-Philippe Rey.  Sebagai negara Dunia Ketiga yang mempunyai formasi sosial pinggiran[24], maka artikulasi cara produksi perunggasan Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga tahap penting, pertama, cara produksi perunggasan dapat di lihat sebelum kebijakan “pintu terbuka” diberlakukan oleh pemerin-tah terhadap modal asing pada tahun 70-an.  Saat itu, kebijakan pemerintah yang berkait-an dengan peternakan ayam masih ditujukan untuk lapangan kerja di pedesaan dan sumber pendapatan untuk usaha keluarga.  Disebabkan peternakan ayam tidak dapat dipisahkan dengan usaha pertanian saat itu, maka cara produksi perunggasan tidak dapat pula dipisahkan dengan cara produksi petani.  Umumnya, kegiatan ekonomi petani berupa produksi komoditi pertanian untuk konsumsi rumah tangga.  Artinya, produksi seorang petani lebih berorientasi pada usaha untuk memenuhi sejauh mungkin kesejahteraan rumah tangganya (welfare orientation) daripada mencapai keuntungan yang maksimum (profit orientation).[25]

Dikarenakan produksi pertanian bersifat “welfare orientation”, maka dapat dikata-kan bahwa cara produksi yang dilakukan oleh petani adalah cara produksi subsistensi atau non-kapitalis.[26] Demikian pun dengan peternakan ayam yang juga bagian dari usaha pertanian merupakan suatu usaha sampingan yang hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga dan perayaan hari besar agama.  “Welfare orientation” atau subsistensi dari petani-peternak menunjukkan bahwa cara produksi peternak yang berlangsung saat itu dapat disebut cara produksi non-kapitalis.  Seiring dengan itu, dikarenakan cara produksi yang kuat adalah cara produksi non-kapitalis yang belum tersaingi oleh cara paroduksi kapitalis, maka bentuk formasi sosialnya adalah formasi sosial non-kapitalis.  Meskipun demikian, cara produksi kapitalis sebenarnya sudah mulai masuk, tapi belum sepenuhnya mengakar sehingga tidak dapat “mengalahkan” cara produksi non-kapitalis yang berlangsung saat itu.

Tahapan kedua, merujuk dari tahapan artikulasi produksi Piere-Philippe Rey, yang mana kapitalisme mulai ‘berakar”, maka dapat di lihat semenjak diberlakukannya prog-ram Bimas Ayam dengan keterlibatan pihak luar (pihak asing) yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah melalui kebijakan “pintu terbuka”.  Ini ditandai dengan dite-tapkannya UU No. 1/1967 dan UU No. 6/1968 yang membuka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  Sehubungan dengan itu, maka usaha peternakan ayam yang dilakukan oleh peternak rakyat mulai bergeser dari cara produksinya non-kapitalis ke cara produksi kapitalis yang “profit orientation”.  Dapat dikatakan sejak inilah awal dari penetrasi kapitalisme perunggasan di Indonesia oleh perusahaan pabrik pakan yang akhirnya menyebabkan pembangunan perunggasan yang tergantung.

Terbuka lebarnya kesempatan yang diberikan oleh pemerintahan Soeharto kepada perusahaan pabrikan dan perbibitan untuk berkembang, menunjukkan semakin kuatnya penetrasi kapitalisme dengan modal dan teknologi yang dimilikinya, sehingga secara langsung mempengaruhi cara produksi peternakan rakyat yang kemudian bersifat profit orientation.  Kuatnya pengaruh kapitalisme di perunggasan dapat dilihat dari kemampuan para perusahaan pabrikan dan perbibitan mempengaruhi pemerintah untuk bergerak dalam budidaya yang dulunya hanya dapat bergerak di produksi pakan dan penyedia bibit guna pengembangan usaha perunggasan.

Selanjutnya, pengaruh kapitalisme masuk ke peternak rakyat dalam model kemitraan yang diwujudkan dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat Perunggasan (PIR-Perunggasan)[27]. PIR-Perunggasan merupakan pola hubungan yang terbangun antara perusahaan pabrikan dan pembibitan (skala besar dan penyedia sapronak) dengan peternak rakyat skala kecil, dimana perusahaan sebagai “inti” dan peternak rakyat sebagai “plasma”.  Kondisi ini tidak lain merupakan tahapan ketiga yang dimaksud Piere-Philippe Rey bahwa cara produksi kapitalis mendesak semua cara produksi non-kapitalis, sehingga cara produksi tersebut akhirnya hilang.[28]

Kesempatan luas bagi perusahaan pabrikan dan perbibitan untuk bergerak di budidaya ayam mengindikasikan bahwa cara produksi kapitalis semakin menguat di perunggasan dan menggeser secara keseluruhan cara produksi non-kapitalis yang dilakukan peternak rakyat, seperti menguatnya perusahaan pabrikan dan perbibitan yang menguasai sarana produksi dari hulu sampai ke hilir dan maraknya pemeliharaan ayam ras yang dilakukan oleh peternak rakyat di beberapa daerah yang profit orientation.  Artinya, cara produksi kapitalis sukses menggeser cara produksi non-kapitalis dan akhirnya hilangnya cara produksi non-kapitalis dan terbentuknya formasi sosial kapitalis. Meskipun demi-kian, formasi sosial kapitalis yang terbentuk ini, dalam perjalanannya terbagi ke dalam dua lapisan, yaitu: (1) lapisan atas, para perusahaan pabrikan dengan skala usaha besar dan menguasai sapronak; dan (2) lapisan bawah, para peternak rakyat yang skala usahanya sangat terbatas (kecil).[29]

Hadirnya dua lapisan dalam formasi sosial kapitalis ini dapat ditemukan dalam model kemitraan yang diwujudkan dalam bentuk PIR-Perunggasan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa perusahaan pabrikan adalah “perpanjangan tangan” negara pusat (baik dalam bentuk modal maupun teknologi) di negara pinggiran (Indonesia), maka dapat dipastikan pabrikan sebagai “inti” merupakan perwakilan ideologi korporasi-kapitalis, sedangkan peternak rakyat sebagai “plasma” merupakan perwakilan ideologi populis yang pro-welfare orientation.  Perbedaan ideologi ini berimplikasi terhadap pola hubungan antara “inti” dan “plasma” yang selalu problematis.

Beberapa alasan terjadinya problem dalam hubungan antara “inti” dan “plasma”, yaitu: pertama, peternak rakyat yang berada pada lapisan bawah sebagai “plasma” pada formasi sosial kapitalis dalam kemitraan selalu tidak diuntungkan.  Keterbatasan “plas-ma” pada modal dan teknologi menyebabkan mereka sangat tergantungan pada pakan dan sapronak yang diproduksi oleh perusahaan pabrikan dan pembibitan.  Artinya, keberlang-sungan budidaya ayam ras yang dilakukan peternak rakyat sangat tergantung oleh “kemu-rahan hati” yang diberikan oleh korporasi-kapitalis ini.  Jika harga pakan, bibit dan sapronak lainnya yang diproduksi oleh “inti” murah dan terjangkau oleh “plasma”, maka budidaya dapat dilakukan oleh peternak rakyat dan sebaliknya, jika harga pakan, bibit dan sapronak lainnya tinggi maka dapat dipastikan keberlangsungan peternakan ayam ras oleh peternak rakyat akan terhenti.

Kondisi seperti ini mengakibatkan industrialisasi perunggasan yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan peternak rakyat tidak mungkin akan tercapai, melainkan sebaliknya.  Dimana timbulnya ketimpangan struktural dan langgengnya lapisan atas kapitalis yang diwakili oleh para perusahaan pabrikan dan pembibitan.  Selain itu, kekuatan modal dan teknologi yang dimiliki oleh lapisan atas kapitalis juga menyebabkan terjadinya pengurangan pabrikan yang dikelola secara tradisional oleh peternak rakyat, sebagiamana yang dilaporkan oleh Dirjen Peternakan bahwa telah terjadi pengurangan pabrikan tradisional yang awalnya dari 200 pabrikan tradisional (tahun 1961) menjadi 68 pabrikan tradisional saja (tahun 1994).

Kedua, akibat dari langgengnya lapisan atas kapitalis memberikan kecenderungan kearah bentuk monopoli bahkan oligopoli dan berkembangnya kartelisasi yang setiap saat dapat menghancur-leburkan peternak rakyat.  Kemungkinan telah ditunjukkan oleh Yusdja dan Saptana (1995) berdasarkan hasil kajiannya, yakni: (1) pabrikan skala besar yang berjumlah delapan buah menguasai pangsa produksi sebesar 2,64 juta ton atau 82,50% dari produksi nasional yang jumlahnya 3,20 juta ton; (2) kedelapan pabrik pakan tersebut berada dalam satu asosiasi Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dan Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPUI) yang mengindikasikan adanya kartel diantara mereka; (3) kekuatan pabrikan dalam menentukan harga dapat ditunjukkan dengan estimasi biaya dan keuntungan pabrik pakan[30]; (4) adanya integrasi dari hulu sampai hilir merupakan indikasi lain dari penguasaan faktor produksi oleh pabrik pakan skala besar.

Empat hal yang ditunjukkan oleh Yusdja dan Saptana terbukti disaat krisis moneter 1997 yang melanda Indonesia, dimana terdapat ± 12.626 peternak rakyat ayam ras yang tidak dapat melanjutkan usahanya.  Untuk itu, jika saja tidak ada langkah awal pemerintah berupa kebijakan yang berpihak peternak rakyat dalam pembangunan perunggasan di Indonesia, maka dapat dipastikan peternak rakyat akan “binasa” dan berdampak terhadap tingkat pengangguran yang semakin tinggi di wilayah pedesaan.

Poultry Recovery Project (PRP) dan Implikasinya

Poultry Recovery Project (PRP) merupakan program bantuan yang didanai oleh pemerintahan Amerika Serikat/AS (United State Departement of Agriculture/USDA) dari hasil penjualan ekspor komuditas bahan pangan.  PRP dijalankan untuk mengantisipasi keterpurukan peternak rakyat akibat krisis moneter yang menerpa Indonesia.  Dalam kegiatannya, PRP memberikan bantuan kredit bagi peternak rakyat dengan harapan dapat memberikan semangat baru bagi peternak rakyat di tengah kelangkaan dana yang diku-curkan khususnya di sektor perunggasan ayam untuk kembali berwirausaha.

Program ini mempunyai dua tujuan, yaitu: pertama, melakukan identifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk menurunkan biaya-biaya produksi dan meningkatkan keuntungan usaha peternak rakyat di perunggasan (khususnya ayam pedaging) dan kedua, meningkatkan keterampilan menajemen dari peternak ayam dengan menyediakan bantuan teknis tingkat usaha melalui sukarelawan ahli dan kontak-kontak penyuluhan yang teratur.

Proyek pemulihan kembali dunia perunggasan ini, ditangani dan dikelola secara langsung oleh ACDI/VOCA yang merupakan lembaga non-profit asal AS.  Untuk menjalankan pelaksanaan PRP, maka ACDI/VOCA membentuk struktur organisasi yang terdiri dari: pimpinan proyek, koordinator teknis, teknisi lapangan (field technician atau FT) dan lembaga keuangan non-bank.  Pimpinan proyek bertempat di kantor perwakilan ACDI/VOCA di Jakarta yang bertugas sebagai pelaksana proyek sehari-hari, perencanaan dan memonitor perkembangan proyek dan bertanggung jawab kepada Deputy Country Representative (DCR) ACDI/VOCA.

Koordinator teknis bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan bantuan teknis bagi koperasi-koperasi primer di lapangan dan mengelola para petugas teknis lapa-ngan PRP untuk memantau usaha ternak para peternak peserta proyek.  Koordinator teknis merupakan perpanjangan tangan dari pimpinan proyek PRP.  Sementara itu, petugas teknis (FT) bertangung jawab memonitor perkembangan harian usaha para peter-nak dan untuk membantu mereka memecahkan permasalahan teknis yang dihadapi oleh peternak.  Sedangkan lembaga keuangan non-bank ditunjuk Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI) yang bertugas sebagai penyedia pinjaman kredit bagi peternak rakyat.  ACDI/VOCA dan KPI bersama-sama membangun koordinasi yang efektif bagi pelaksanaan PRP.

Berkaitan dengan PRP dan merujuk pada pendapat Webster[31] bahwa program-program bantuan lebih banyak menimbulkan masalah daripada memecahkan masalah.  Ini didasari bahwa bantuan dari negara donor/negara pusat ke negara pinggiran lebih dinilai sebagai bentuk pinjaman dan bukan bantuan cuma-cuma, sehingga terdapat implikasi politik dibalik bantuan tersebut.  Webster[32] juga berpendapat bahwa proporsi dari beberapa paket bantuan sebagian besar kembali ke negara donor dalam bentuk gaji para tenaga ahli yang didatangkan dari negara-negara maju, staf lapangan dari negara donor, biaya tempat tinggal dan transportasi mereka.

Seperti yang dikatakan Webster, pelaksanaan PRP dengan berbagai permasalahan dan implikasinya terhadap negara pinggiran dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama, berdasarkan dari pelaksanaan program bantuan (PRP) dan kedua, dampak yang diberikan terhadap pembangunan perunggasan.  Dari sudut pandang pelaksanaan program bantuan, terlihat adanya indikasi: pertama, pelaksanaan program PRP yang sebagian besar dilakukan oleh ACDI/VOCA (berasal orang-orang AS sendiri) yang tidak lain merupakan “perpanjangan tangan” negara kapitalis sebagai pemberi bantuan.  Pertanyaannya kemudian adalah mengapa bantuan yang diberikan tersebut tidak sepenuhnya dise-rahkan kepada lembaga pemerintah, akademis atau lembaga swadaya masyarakat sebagai pengelola dalam bantuan ini?; kedua, tujuan dari pinjaman kredit yang diberikan oleh peternak rakyat dengan bunga sebesar 16% per tahunnya tidak seperti yang diharapkan, malah sebaliknya, menimbulkan berbagai masalah baru bagi peternak rakyat.  Berdasar-kan laporan PRP dari tahun 2001 sampai 2002 yang dilaksanakan di tujuh Kabupaten[33], pinjaman yang diberikan oleh pihak ACDI/VOCA mengalami kerugian di tingkat peter-nak rakyat sebesar 59% dari 165 paket pemeliharaan antara bulan September 2001 sampai Pebruari 2002.  Kerugian ini diakibatkan karena pada tingkat pemasaran, peternak rakyat tidak mampu bersaing dengan dengan produk yang sejenisnya.

Ketiga, tingginya pembayaran kredit macet yang bergerak naik dari 17,56% sampai dengan 58,36% oleh peternak rakyat selama enam bulan pelaksanaan PRP (September 2001 sampai dengan Pebruari 2002).[34] Bedasarkan laporan yang disampaikan oleh pihak ACDI/VOCA bahwa tingginya kredit macet oleh peternak rakyat disebabkan oleh bebe-rapa hal, yaitu: besarnya jumlah peternak yang tidak memenuhi komitmennya dalam pembayaran, adanya isue-isue yang menghasut bahwa pinjaman yang diberikan merupa-kan bantuan cuma-cuma, sulitnya mengeksekusi jaminan, dan kurangnya koordinasi antara koperasi dengan anggotanya untuk memecahkan permasalahan.

Dan keempat, didatangkannya tim ahli dari negara donor sebanyak 6 (enam) orang dengan tujuan untuk memberikan pelatihan teknis dan manajemen kepada peternak rakyat.  Jika disimak lebih jauh kasus ini maka terdapat suatu keironian, yaitu apakah hadirnya insan akdemis peternakan (± 47 fakultas dan jurusan peternakan) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tidak mempunyai sama sekali tenaga ahli baik di bidang teknis maupun sosial ekonomi peternakan, khususnya perunggasan patut dipertanyakan?  Selain itu, dikirimnya beberapa tokoh peternak rakyat ke AS untuk mengkuti training dasar dan studi banding terhadap sistem perunggasan negara donor yang berimplikasi pada keinginan para tokoh peternak rakyat untuk mengadopsi cara produksi kapitalis negara donor dalam bentuk vertikal integrasi antara perusahaan besar dengan peternak rakyat.[35] Dari empat hal ini, setidaknya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program PRP mempunyai maksud dan kepentingan-kepentingan yang terselebung oleh negara donor.  Seperti apa yang dikemukakan oleh Webster[36] bahwa proporsi dari beberapa paket bantuan sebagian besar kembali ke negara donor dalam bentuk gaji para tenaga ahli yang didatangkan dari negara-negara maju, staf lapangan dari negara donor, biaya tempat tinggal dan transportasi mereka.

Sementara itu, dari sudut pandang dampak yang diberikan terhadap pembangunan perunggasan, dapat di lihat dari sejauhmana kepentingan dibalik bantuan yang diberikan oleh USDA melalui ACDI/VOCA kepada peternak rakyat.  Menurut penulis, kepentingan dibalik bantuan ini adalah menciptakan ketergantungan terhadap bahan baku pakan dan sapronak.  Artinya, dengan kembali berusahanya peternak rakyat maka secara langsung akan meningkatkan volume impor jagung dan sapronak asal AS.  Seperti kita ketahui bahwa AS dengan kemampuan teknologi pangannya merupakan negara produsen jagung terbesar (43% dari produksi jagung dunia) dan sebagai negara pengekspor jagung ter-besar, yaitu mencapai 64% atau 48 juta mts, diikuti negara Argentina  12 juta mts dan China 7 juta mts (Sumber; USDA, Grain, Word Market and Trade, Oktober 2001).

Krisis moneter 1997 yang berimbas besar terhadap dunia perunggasan, juga berpengaruh terhadap pasar jagung dan sapronak AS.  Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS saat krisis menyebabkan rendahnya bahkan terhentinya impor jagung dan sapronak AS oleh perusahaan pabrikan.  Terhentinya impor jagung dan sapronak disaat krisis menyebabkan tingginya harga pakan dan sapronak dalam negeri sehingga peternak rakyat dengan keterbatasan modal tidak mampu untuk melanjutkan usahanya.

Pada situasi dan kondisi seperti di atas, maka Amerika Serikat mempunyai kepentingan untuk “menghidupi” kembali peternak rakyat yang sempat “gulung tikar”.  Semakin sedikitnya peternak rakyat melakukan usaha budidaya ayam ras, maka semakin sedikit pula impor jagung maupun sapronak oleh Indonesia.  Artinya, dengan kembali berakti-vitasnya peternak rakyat sebanyak ± 12.626 peternak yang sempat “gulung tikar”, maka pasar jagung dan sapronak asal AS dapat lagi diimpor oleh Indonesia.

Terdapatnya pola yang sama antara produksi ayam ras dalam negeri, impor jagung dan sapronak (Parent Stock/PS dan Final Stock/FS).  Saat krisis melanda Indonesia tepatnya tahun 1997 terjadi penurunan produksi ayam ras yang diikuti dengan penurunan volume nilai impor jagung dan sapronak.  Akan tetapi, setelah krisis tahun 1999 terjadi kenaikan kembali produksi ayam ras yang kemudian diikuti dengan kenaikan volume nilai impor jagung dan sapronak (hubungan antara produksi ayam dalam negeri, impor jagung dan sapronak.

Khusus impor jagung asal AS, meskipun hanya berkisar ± 2 juta mts dari kekurang-an kebutuhan jagung dalam negeri[37], namun bagi AS sebagai negara pusat dan pabrikan sangatlah berarti.  Mengapa?  Setidaknya kondisi dan situasi yang kondusif berakibat positif terhadap impor jagung asal AS.  Penelitian Purba (1999) menunjukkan bahwa peningkatan impor jagung merupakan implikasi dari permintaan pabrikan unggas, khususnya ayam ras setiap tahunnya terus meningkat.  Pada periode 1987 – 1996 laju peningkatan permintaan jagung untuk pakan ternak ayam ras adalah sebesar 4,465% per tahun, sedangkan peningkatan produksi jagung domestik hanya sebesar 3,16% per tahun.  Rendahnya laju peningkatan produksi jagung dalam negeri ini dimungkinkan impor jagung yang semakin murah yang berakibat terhadap rendahnya harga jagung lokal, sehingga petani kurang gairah lagi untuk memproduksi jagung.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bantuan untuk “menggairahkan” kembali peternak rakyat setidaknya merupakan suatu usaha “melanggengkan” terjadinya proses pembangunan perunggasan yang tergantung, dimana berimplikasi terhadap pada kepentingan negara donor untuk memperluas pasar produknya termasuk teknologi yang dihasilkan. Kondisi ini mempunyai konsekuensi terhadap pembangunan perunggasan di tanah air, yaitu semakin terjadinya depresi pasar jagung lokal di negara pinggiran yang menyebabkan kekuranggairahan petani jagung untuk berproduksi dan berakibat terjadinya pengangguran ditingkatan petani serta adanya indikasi “pemaksaan” pembelian produk dari negara-negara donor sementara negara tersebut menghasilkan produk sendiri.

Selain itu, terkesan adanya indikasi akan semakin menguatnya lapisan atas kapitalis (perusahaan pabrikan dan pembibitan) yang menguasai sektor hulu sampai hilir (pasar), dan semakin teralienasinya lapisan bawah kapitalis (peternak rakyat) disisi lain.  Untuk itu, tidak dapat ditafikkan bahwa bantuan dalam bentuk program PRP yang diberikan oleh AS kepada peternak rakyat di Indonesia merupakan kepentingan “terselubung” negara maju untuk tetap mengeksisikan lapisan atas kapitalis (pengusaha pabrikan dan pembibitan sebagai perpanjangan tangan negara maju) dan melemahkan posisi lapisan bawah kapitalis yang diwakili oleh peternak rakyat.

Kesimpulan

Pilihan kebijakan industrialisasi perunggasan oleh pemerintah di perunggasan yang diawali dari program Bimas Ayam tahun 70-an merupakan awal dari “penetrasi kapitalisme” di perunggasan yang ditandai dengan masuknya modal dan teknologi dari luar negeri (negara-negara Maju).  Kondisi ini  sangat mempengaruhi proses peralihan aktivitas usaha peternak rakyat dari welfare orientation (subsistensi/kebutuhan keluarga) ke profite orientation (orientasi keuntungan atau komersil).  Akibatnya, seluruh aktivitas perunggasan (khususnya ayam ras) di Indonesia dapat dikatakan memakai cara produksi kapitalis dengan formasi sosial kapitalisnya.  Dalam perjalanannya, formasi sosial kapitalis ini terbagi kedalam dua lapisan kapitalis, yaitu lapisan atas kapitalis yang diwakili oleh perusahan pabrikan dan pembibitan dan lapisan bawah kapitalis yang diwakili oleh peternak rakyat.

Pola hubungan yang terjadi diantara kedua lapisan di atas, dapat di lihat dari pelaksanaan model kemitraan melalui PIR-Perunggasan. Dalam PIR-Perunggasan, lapisan atas kapitalis merupakan “inti” yang menyediakan sapronak dan pasar, sementara lapisan bawah kapitalis atau peternak rakyat merupakan “plasma”  yang melakukan usaha budidaya ayam ras.  Pola hubungan “inti-plasma” yang tercipta ini seringkali memberikan hubungan problematis karena masing-masing lapisan mempunyai akar ideologi yang berbeda.  Lapisan atas kapitalis mewakili ideologi korporasi-kapitalis, sementara lapisan bawah mewakili ideologi populis yang welfare orientation.

Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan bukti kepada kita betapa “ambruknya” peternak rakyat (tercatat sekitar 3.312 dari 15.938 peternak yang bertahan dari terpaan krisis) yang mengadopsi cara produksi kapitalis ini.  Untuk kembali menggairahkan usaha peternak rakyat, pemerintah AS melalui ACDI/VOCA memberikan bantuan yang ditujukan kepada peternak ayam ras pedaging dalam bentuk program PRP.  Dalam pelaksanaannya, PRP yang semulanya untuk membangkitkan kembali usaha peternak rakyat, malah menambah permasalahan baru (seperti: tingginya angka pembayaran kredit macet, tidak tersalurkannya dengan baik hasil produksi dan lain-lain).

Selain itu, ditemukannya indikasi terdapatnya “kepentingan terselubung” dari negara donor (AS) untuk menciptakan pembangunan perunggasan yang tergantung dalam bentuk impor jagung dan sapronak yang diwakili oleh lapisan atas kapitalis (perusahaan pabrikan dan pembibitan).  Ini berakibat terhadap semakin kuatnya posisi lapisan atas kapitalis atas lapisan bawah kapitalis yang cenderung sangat minim terhadap modal dan teknologi yang dimiliki.


Daftar Pustaka

ACDI/VOCA, Laporan pelaksanaan PRP, Disampaikan Pada Acara Evaluasi Program PRP Tanggal 8 Maret 2002 di Hotel Mirah (Bogor: 2002).

Budiman, A. dan Ufford, P. Q. (editor), Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan: Birokrasi-Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 1988).

Budiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Dharmawan, A. H.  2007.  Teori Tindakan Ekonomi: Perspektif Sosiologi ekonomi Klasik dan Kontemporer (Materi Perkuliahan).  Bogor: Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB (tidak dipublikasi).

Direktorat Jenderal Peternakan, Buku Statistik Peternakan Tahun 1993 (Jakarta: 1993).

Direktur Jenderal Peternakan, Reformasi Pembangunan Sub Sektor Peternakan, Disampaikan Pada Pekan Kegiatan Nasional Ikatan Mahasiswa Peternakan Indonesia. (Padang: UNAND, tanggal 8 September 1998).

Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Buku Statistik Peternakan Tahun 2003 (Jakarta: 2003).

FAO, Production Year Boook (Roma: 1995).

Granovetter, M and R. Swedberg. 1992.  The Sociology of Economic Life. Boulder: Westview Press.

Handoko, Satrio Budi, Memperkuat Posisi Petani dalam Swasembada Jagung (Jakarta: Sinar Tani, tanggal 11 Desember 1996).

Hayami, Y dan Kikuchi, M., Dilema Ekonomi Desa: Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia (Jakarta: Yayasan Obot Indonesia, 1987).

Israel, Arturo,  Pengembangan Kelembagaan: Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia  (Jakarta: LP3ES,  1990).

Kasryno, F. (penyunting), Kerangka Analisis Masalah Pedesaan dalam Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984).

Malarangeng, Rizal, Mendobrak Sentralisme Ekonomi (Jakarta: Gramedia, 2002).

Purba, H. J., Keterkaitan Pasar Jagung dan Pakan Ternak Ayam Ras di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi (Bogor: Tesis Program Pascasarjana IPB, 1999)

Polanyi, K. 2007.  Transformasi Besar: Asal Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang, M. Taufiq Rahman, Penerjemah.  Yogyakarta: Pustaka Penerbit.

Saptana, Dampak Krisis Moneter dan Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap Profitabilitas dan DayasaingSistem Komoditi Ayam Ras di Jawa Barat (Bogor: Tesis Program Pascasarjana IPB, 1999).

Seda, Frans,  Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru (Jakarta:  Grasindo 1996).

Setiawan, Bonnie, Dinamika Modal: Teori-teori Tentang Peralihan ke Kapitalisme ke Dunia Ketiga (Bandung: KPA, 1999).

Smelser, N. J. and R Swedberg.  1994.  The Sociological Perspective on The Economy dalam Smelser and Swedberg (editors).  The Handbook of Economic Sociology.  New Jersey: Pricenton University Press.

Suwarsono dan Avlin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 2000).

Swedberg.  1998.  Max Weber and Idea of Economic Sociology. New Jersey: Princeton University Press.

Swedberg.  2003.  Principles of Economic Sociology. New Jersey: Princeton University Press.

Yusdja, Y. et al., Alternatif Harga Kesepakatan Jagung dan Kemitraan Antara Petani dan GPMT dalam Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian:  Analisis Kebijakan Arsiptif dan Responsif (Bogor: Pusat PSE, 1997).

United State Departemen of Agriculture, Word Market and Trade (October 2001).

Webster, Andrew, Introduction to the Sociology of Development (MacMillan: Cambridge, 1984, pp. 147-168).

Weber, M. 1978.  Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociolology.  Vol. I (edited by Guenther Roth and Ckaus Wittich).  Berkley: University of California Press.


[1] Industrialisasi peternakan ditandai semenjak diterapkannya program Bimas Ayam Ras yang dimulai semenjak 1972/1973 yang mengajak pihak swasta dalam negeri maupun asing untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perunggasan di Indonesia.

[2] Rizal Malarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi, Jakarta, Gramedia, 2002.

[3] Satrio Budi Handoko, Memperkuat Posisi Petani dalam Swasembada Jagung, Jakarta, Sinar Tani, tanggal 11 Desember 1996.

[4] Bibit sering disingkat dengan DOC (Day Old Chicken) yang terdiri atas dua, yaitu: Grant Parent Stock (GPS) dan Parent Stock (PS).

[5] Direktur Jenderal Peternakan, Reformasi Pembangunan Sub Sektor Peternakan, Disampaikan Pada Pekan Kegiatan Nasional Ikatan Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI), Universitas Andalas, Padang, Tanggal 8 September 1998.

[6] Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2002 peternakan memberikan sumbangan PDB terhadap nasional sebesar 2,10%.

[7] Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa bibit ayam ras (DOC) yang mana GPS dan PS-nya berasal dari Negara-negara maju, seperti: Amerika Serikat.  Akibat dari diintroduksinya jenis ayam ini ke dalam sistem peternakan ayam di Indonesia maka berakibat terhadap dikenakannya lisensi atas pemakaian teknologi dari negara maju tersebut.

[8] Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa 70% dari biaya produksi dari ayam ras ini sangat tergantung oleh jagung dan 20% keberhasilan dalam beternak ayam ras sangat tergantung kualitas sarana produksi peternakan (sapronak), seperti bibit dan obat.  Keterbatasan produksi jagung dan sapronak dalam negeri, maka dapat dipastikan hampir setiap tahunnya memaksakan perusahaan pabrik pakan (pabrikan) yang mempro-duksi pakan dan penyedia sapronak (bibit ayam dan obat) melakukan impor untuk memenuhi kekurangan dalam negeri.

[9] Ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helena J. Purba (1999) bahwa terdapatnya kecenderungan perubahan harga jagung domestik dan harga pakan ternak yang menyebabkan perubahan besar dalam jumlah permintaan jagung oleh pabrik pakan ternak.  Keadaan ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang tinggi oleh pakan ternak terhadap jagung.

[10] Mode of production ini diperkenalakan oleh Karl Marx untuk memetakan cara-cara produksi dalam setiap periode peralihan.  Cara produksi ini bermacam-macam, seperti: cara produksi feodal, cara produksi kapitalis dan cara produksi sosialis.

[11] Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 104.

[12] Budiman, Ibid, hal. 104.  Selanjutnya Budiman mengatakan bahwa konsep formasi sosial lebih mendekati kenyataan empiris daripada konsep cara produksi.

[13] Karl Marx dalam Budiman, Ibid, hal. 104-105.

[14] Louis Althusser dan Etienne Balibar dalam Bonnie Setiawan, Dinamika Modal: Teori-teori Tentang Peralihan ke Kapitalisme ke Dunia Ketiga, Bandung, KPA, 1999, hal.34.

[15] Piere-Philippe Rey dalam Setiawan, Op.cit., hal.  35

[16] Istilah diberikan oleh Dos Santos untuk negara-negara pinggiran yang melakukan hubungan dengan negara-negara pusat.

[17] Suwarsono dan Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, Jakarta, LP3ES, 2000, hal. 99.

[18] Budiman, Op.cit., hal. 70

[19] Budiman, Ibid.

[20] Andrew Webster, Introduction to the Sociology of Development, MacMillan, Cambridge, 1984, pp. 147-168.

[21] Webster, Ibid.

[22] Webster, Ibid.

[23] Suwarsono dan Alvin Y. So, Op.cit., hal. 107.

[24] Istilah yang digunakan oleh Piere-Philippe Rey

[25] Y. Hayami dan M. Kikuchi, Dilema Ekonomi Desa: Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia, Jakarta, Yayasan Obot Indonesia, 1987.

[26] Ciri-ciri mode produksi non-kapitalis, yaitu (1) usaha pertanian yang dilakukan dalam bentuk usaha tani yang kecil (skala kecil dalam produksinya); (2) mempunyai kepemilik-an tanah cenderung kecil dan relatif merata; (3) proporsi penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga dalam kegiatan pra panen sangat besar; (4) sebagian usaha tani terdiri dari pemilik dan penggarap; dan lain sebagainya.

[27] Untuk lebih jelasnya, mekanisme yang dibangun dalam PIR-Perunggasan dapat di lihat dalam Kepres Presiden RI No. 50 Tahun 1981.

[28] Beberapa kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi tumbuhnya perusahaan pabrikan dan perbibitan untuk bergerak di budidaya dengan modal asing, antara lain: (1) Kepres No. 50 tahun 1981; (2) Kepres No. 54 tahun 1983; (3) Kepres No. 22 tahun 1990; (4) Kepmen Pertanian No. 472 tahun 1996; dan (5) PP Nomor 44 tahun 1997.  Peraturan ini menekankan pada adanya penciptaan iklim dan pembinaan sehingga dapat mencapai perwujudannya.

[29] Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada penjelasan Kepres No. 50 Tahun 1981 tentang mekanisme pembinaan usaha peternakan ayam ras untuk peternak ayam skala kecil.  Singkatnya, peternak ayam skala kecil didefinisikan mereka yang melakukan usaha peternakan ayam ras dengan skala kecil, dimana peternak ayam ras petelur maksimal 5000 ekor dan 750 ekor setiap siklus pemasaran yang dihitung dalam waktu dua bulan.

[30] Dapat dilihat pada biaya minimum untuk menghasilkan dan memasarkan pakan broiler sebesar Rp. 435/kg dengan estimasi keuntungan Rp. 287/kg (data diambil pada tahun 1993).

[31] Webster, Loc.cit., pp. 147-168.

[32] Webster, Ibid., pp. 147-168.

[33] Jumlah peternak rakyat yang mengikuti program ini sebanyak 146 orang

[34] Laporan pelaksanaan PRP yang disampaikan oleh ACDI/VOCA pada tanggal 8 Maret 2002 di Hotel Mirah, Bogor.

[35] Dapat dibaca pada laporan pelaksanaan PRP yang disampaikan oleh ACDI/VOCA pada tanggal 8 Maret 2002 di Hotel Mirah, Bogor.

[36] Webster, Loc.cit., pp. 147-168.

[37] Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak) kebutuhan jagung dalam negeri berkisar ± 10 juta mts dan yang terpenuhi hanya berkisar ± 8 juta mts.

In:
No Comments yet, be the first to reply

Leave a Reply