“Mazhab Produksi” Pertanian

Posted by sofyansjaf - 07/06/2010

Sofyan Sjaf

Meskipun hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2009 KPU secara resmi belum diumumkan, namun penghitungan cepat memastikan, capres incumbent kembali memimpin republik ini. Dengan demikian, swasembada daging dan kedelai menjadi target yang dijanjikan SBY-Boediono.

Mengapa “swasembada” selalu menjadi prioritas pembangunan pertanian kita? Dapatkah kita “berkelit” dari mazhab pertanian yang berorientasi produksi? Oleh setiap rezim yang berkuasa di Indonesia, sektor pertanian selalu dikonstruksi sebagai sektor produksi. Sektor yang harus mampu memproduksi komoditas pangan sebanyak-banyaknya, seperti: beras, kedelai, daging, dan susu. Alasan penguasa itu, pertama, dengan produksi komoditas pangan sebanyak-banyaknya maka ketahanan pangan dalam negeri bisa sustainable. Kedua, apabila produksi pangan tercukupi di dalam negeri, maka stabilitas politik dan keamanan akan terjaga dengan baik.

Alasan tersebut tidaklah salah, namun jika tetap dipertahankan akan berimplikasi terhadap dua hal. Pertama, meski terjadi peningkatan produksi, tetapi kemiskinan bertambah. Jejak rekam revolusi hijau di Indonesia telah membuktikan bahwa peningkatan produksi pertanian tidak serta-merta mendorong kesejahteraan petani. Kedua, tersisihkannya kearifan lokal sebagai institusi masyarakat desa. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kearifan lokal di sektor pertanian yang masih bertahan hingga kini, seperti: subak di Bali, patotiboyongan di Mamasa, dan suf di NTT. Umumnya, konsep yang ditawarkan kearifan lokal adalah semangat kebersamaan dan keberlanjutan ekologi. Sebaliknya, mazhab produksi cenderung menekankan pada kekuatan modal dan teknologi yang berdampak terhadap pemarginalan nilai-nilai kebersamaan dan keberlanjutan ekologis.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, angka kemiskinan di negara kita mencapai 39,05 juta jiwa atau 17,75% dari total populasi. Di perkotaan angka kemiskinan hanya mencapai 13,47%, sedangkan di pedesaan mencapai 21,81%. Data ini mempertegas kemiskinan tidak jauh dari kawasan pedesaan yang identik dengan pertanian sebagai mata pencaharian pokok. BPS kembali menyebutkan bahwa angka kemiskinan di sektor pertanian telah mencapai 56,07%, yang jauh melebihi di sektor industri (6,77%).

Dua artikulasi yang menarik dari data di atas, pertama, petani merupakan subjek kemiskinan yang berpotensi dan berpeluang tinggi “mati” akibat kerawanan pangan. Mereka yang dimaksud adalah petani gurem dan petani tunakisma. Kedua, tingginya angka kemiskinan di pedesaan semakin menegaskan bahwa pendekatan produksi telah gagal sebagai mazhab pertanian, selama ini.

Oleh karena itu, mazhab pembangunan pertanian ke depan seharusnya menempatkan subjek atau pelaku utama, yakni petani (khususnya petani gurem dan tunakisma). Mazhab ini lebih menekankan pada peran serta petani dalam pengelolaan sumber daya lokal yang dimilikinya. Peningkatan produksi dari pandangan mazhab ini sah-sah saja, asalkan tidak melupakan konteks lokal. Mazhab ini menekankan diversifikasi produk pertanian. Membuka akses kepada petani gurem dan tunakisma adalah prioritas utama untuk mencegah kesenjangan dan polarisasi di pedesaan. Semangat yang dibangun adalah komunalisme beranggotakan rumah tangga petani, bukan mereka yang bergabung dalam kelompok-kelompok pertanian yang “terkesan” siluman -proyek ada, kelompok ada.

Inti Pembangunan

Dengan demikian, meminjam istilah Friedmann, mazhab yang dimaksud adalah empowerment. Mazhab empowerment menjadikan suasana petani yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, regional, negara, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Untuk itu, mazhab empowerment dalam pembangunan pertanian tidak ditempatkan sebagai aktivitas pendukung, yang umumnya dilakukan hari ini, bahkan sebaliknya menjadi inti pembangunan pertanian.

Pempraksisan mazhab ini akan berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, peningkatan produksi melalui peningkatan kesejahteraan petani. Mengingat nilai yang dibangun oleh mazhab empowerment adalah komunalisme, maka konteks pembangunan pertanian senantiasa merujuk pada basis lokalistik. Peningkatan produksi pertanian selalu didahului oleh pemetaan kapasitas sumber daya. Oleh karena itu, mazhab ini meniadakan anggapan adanya produksi massal untuk komoditas tertentu disebabkan setiap daerah mempunyai karakteristik sosio-ekologi yang berbeda-beda. Basis peningkatan produksi pertanian diberikan sepenuhnya kepada para petani di daerah sesuai dengan konteks sosio-ekologis. Jika ini diterapkan, maka kesejahteraan petani dengan sendirinya meningkat dan kemiskinan berkurang.

Kedua, tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal. Memberikan ruang sepenuhnya kepada petani memilih komoditas pertanian yang akan diproduksi berarti mendorong terciptanya diversifikasi produk pertanian. Tidak hanya itu, kearifan lokal sebagai institusi lokal yang pernah ada dan dimikili oleh petani akan kembali hidup sebagai “arena baru” bagi para petani. Inilah wujud konkret kontribusi pertanian dalam mendorong tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal.

Ketiga, terwujudnya kedaulatan pangan. Keinginan seluruh komponen bangsa untuk berdaulat dalam pangan sangat dimungkinkan bilamana kepada petani diberikan ruang sepenuhnya untuk mendefinisikan posisinya dan menentukan komoditas yang akan diproduksinya. Pihak pemerintah, LSM, dan organisasi sejenis berperan sebatas fasilitator untuk membuka akses pada teknologi, modal, dan informasi kepada petani. Bahkan, dapat merumuskan secara bersama-sama definisi pasar yang menciptakan keadilan bagi petani kita.

In:
No Comments yet, be the first to reply

Leave a Reply